CELOTEH RIAU--Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Sudarto ingin kolaborasi antara perbankan dan fintech tak hanya dilakukan oleh bank-bank besar, tapi juga bank di daerah. Misalnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
"Kami perlu ingatkan bahwa kerja sama perlu dilakukan tidak hanya antara bank nasional dan fintech saja, tapi juga BPD ataupun BPR yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia," ungkap Sudarto di diskusi bertajuk Kolaborasi Bank Digital dan Fintech secara virtual, Kamis (10/6).
Sudarto mengatakan kolaborasi antara fintech dengan BPD dan BPR perlu karena kedua kelompok bank ini sejatinya juga dekat dengan masyarakat. Khususnya yang ada di daerah pelosok dan 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal.
Harapannya, kolaborasi ini juga bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ini bukan hanya berasal dari penyaluran kredit dan pembiayaan saja, tapi juga penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui sistem pembayaran digital yang mereka miliki.
"Khususnya bagi penduduk Indonesia yang kurang beruntung terutama untuk pemberian kredit dan penyaluran dari berbagai bantuan pemerintah atau bansos sehingga jauh tepat guna, tepat sasaran, dan akan memberikan outcome yang jauh lebih baik," jelasnya.
Selain itu, harapannya kolaborasi bisa meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat terhadap sektor keuangan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengerti sistem keuangan bank dan fintech, begitu juga dengan produk-produknya untuk dimiliki.
Kendati begitu, pemerintah tetap mewanti-wanti dampak dari maraknya kolaborasi antara bank dan fintech, yaitu pesatnya transaksi digital.
"Jangan lupa tata kelola IT-nya, karena dengan beralihnya kegiatan kita dari manual ke digital, tentu cyber security perlu jadi perhatian bersama, no tolerance untuk cyber security," pungkasnya.
